Perkawinan Campur Indonesia (PerCa) Indonesia | Berbagi Sesama Mixed Marriage

Suatu hari menjelang buka puasa, terlihat sekitar 70 anak di Rumah Pintar Miranda Residence, Cipete,  begitu antusias mendengarkan dua orang remaja mendongeng dalam bahasa bi-lingual Inggris dan Indonesia.

Audrey Yasmine Ann Winkel (14 tahun) dan Adam Brahmantio Friedrich Winkel (19 tahun), bercerita tentang foot ball, termasuk keunikan benua Afrika. Melihat sosok kedua kakak beradik ini, kita akan segera tahu mereka adalah anak-anak dari perkawinan antar negara. Buah hati pasangan  perempuan Indonesia Rulita Anggraini dan Mark Winkel asal Amerika Serikat.SAM_1659Story telling dari Audrey dan Adam merupakan  salah satu bagian acara dalam program sosial yang dilakukan oleh komunitas Perkawinan Campur Indonesia (PerCa Indonesia). Perkumpulan ini memang kerap melibatkan anak dari anggota Perca dalam beragam kegiatan mereka.

“PerCa Indonesia didirikan sejak tahun 2008 dan hingga kini sudah beranggotakan 700 orang. Kami tidak hanya berada di Jakarta, tetapi juga ada di Batam, Bali, Jakarta, dan Balikpapan. Yang terbaru kami  akan buka di Surabaya,” ungkap Juliani Luthan yang akrab disapa Ani, selaku ketua umum PerCa Indonesia (periode 2014-2016) kepada Women’s Obsession.

Perkawinan antar negara menjadi salah satu bentuk perkawinan yang kita kerap dijumpai di masyarakat. Namun mixed marriage menurut Ani, pada kenyataannya membawa  beberapa konsekuensi tersendiri.

Tidak hanya menyangkut adaptasi personal seperti budaya, sikap dan toleransi, tetapi faktanya juga bersinggungan dengan beragam masalah hukum. Seperti kewarganegaraan anak, izin tinggal suami, kepemilikan tanah maupun bangunan di Indonesia, serta ketenagakerjaan.

“Kita mungkin pernah melihat berita di berbagai media massa beberapa waktu lalu, tentang ‘penculikan’ anak yang dilakukan sang ayah berkewarganegaraan asing. Sang ibu, perempuan Indonesia hanya menangis dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan anaknya kembali.

Kasus di atas, hanya salah satu hal, ketika seorang perempuan Indonesia menikah dengan suami warga asing. Sebetulnya, kalau ditelusuri masih banyak persoalan lainnya,” lanjut Ani.

PerCa Indonesia akhirnya menjadi wadah para  perempuan Indonesia yang menikah dengan expatriat  unutk saling curhat, support dan sharing.  Tempat membahas berbagai permasalahan dan memperjuangkan hak-hak WNI dalam perkawinan campur.

Bersama-Direktur-Hukum-Internasional-dan-Otoritas-Pusat-KemenhukhamMEMPERJUANGKAN HAK

Apa sajakah kegiatan-kegiatan dari PerCa Indonesia? “Kami memiliki tiga agenda acara, yaitu advokasi, sosialisasi, dan konsultasi. Tujuan PerCa Indonesia adalah untuk mencapai kesetaraan hak warga negara  dengan hak konstitusional. Ada banyak hal yang menjadi  agenda ‘perjuangan’ kami.

Misalnya, dalam beberapa tahun ini PerCa Indonesia berhasil meloloskan tentang Kewarganegaraan Ganda. Ini menjadi milestone bagi PerCa Indonesia. Sudah delapan tahun belakangan kebijakan pemerintah membuka ruang bagi kewarganegaraan ganda,” tambah Ani.

Sebelumnya, dengan Undang-Undang No. 68/1958, mengikuti prinsip ius sanguinis (bloodline) untuk menetapkan warga negara anak. Dengan demikian, status kewarganeraan anak secara otomatis mengikuti warga negara ayah.

Masalah hukum inilah yang kerap muncul bila orang tua berpisah, maka anak akan dibawa ke tempat asal sang ayah.

Lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, seorang anak hingga usia 21 tahun boleh memiliki dua kewarganegaraan. Setelah mencapai umur dewasa, seorang anak sudah dapat menentukan kewarganegaraan bagi dirinya sendiri.

Dengan demikian, tentu saja memudahkan keluarga dari perkawinan campur di Indonesia, yang kerap terganjal pada masalah warga negara anak. Ini merupakan cara proteksi bagi anak, bila terjadi perpisahan atau ayah WNA meninggal.

Lainnya yang sudah berhasil dicapai adalah mengenai izin tinggal suami WNA. Berkat ketekunan dan kekompakan PerCa Indonesia, pada tahun 2010 juga sukses menggulirkan perundangan keimigrasian baru April 2011.

Perundangan keimigrasian UU Nomor 6 Tahun 2011 ini, terkait tentang izin tinggal bagi WNA dalam keluarga dari perkawinan campur. Dari aturan  dalam Pasal 54 dan 59,  dapat memberikan keleluasaan bagi keluarga perkawinan campur berkewargangeraan asing untuk bisa tinggal tetap atau kartu izin tinggal tetap, selama lima tahun dan bisa diperpanjang.

Tentu saja hal ini jauh  meringankan dibanding aturan sebelumnya. Dengan demikian, perundangan tidak lagi memperlakukan izin tinggal WNA yang menikah dengan WNI, sama seperti WNA yang berkunjung untuk wisata atau bekerja. Aryani Indrastati |Dok. Perca Indonesia

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here