Khofifah Indar Parawangsa kini menjadi pemimpi baru bagi Jawa Timur (Jatim). Mulai menjabat sejak Februari 2019, dia siap mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayah tersebut. Bersama wakilnya, Emil Elestianto Dardak, dia menyiapkan beberapa program yang khusus dirancang untuk mengatasi tiga permasalahan utama di Jawa Timur, yakni kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran.
Salah satu program yang diusung Khofifah adalah ‘Jatim Sejahtera’ melalui PKH (Program Keluarga Harapan) Plus untuk membantu penduduk miskin di 10 kabupaten/ kota dan disabilitas, lansia terlantar, dan perempuan kepalakeluarga rentan. Program ini dibuat agar ke depannyamasyarakat yang kurang beruntung mampu memiliki kehidupan lebih sejahtera. Selain itu, di bidang ekonomidia juga membuat program ‘Jatim Berdaya’. Program kerjayang satu ini diwujudkan dengan mendorong ekonomimasyarakat melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil danMenengah), koperasi, dan Program One Village One ProductOne Corporate & Agropolitan.
Pada awal kepemimpinannya, Khofifah ingin fokus untuk mengatasi masalah pembangunan di wilayah Jatim bagian Selatan. Daerah tersebut dipilih, karena dinilai memiliki banyak potensi yang belum digarap secara serius. Pengembangan pembangunan yang akan dilakukan, di antaranya Jalur Lintas Selatan dari Pacitan ke Banyuwangi, pengembangan Lingkar Wilis, koridor pesisir selatan Jawa Timur, hingga pembangunan bandara di wilayah selatan Jawa Timur.
Tidak hanya itu, satu bulan setelah dilantik Khofifah juga memastikan, dana untuk biaya operasional sekolah daerah (Bosda) khusus madrasah diniyah (Madin) akan dicairkan pada awal Maret 2019. Penyerahan tersebut dilakukan bersamasamadengan empat bupati di tiap daerah di Madura. Masih berhubungan dengan dunia pendidikan, Khofifah juga akan menggratiskan biaya SPP untuk tingkat SMA, SMK, dan MA, baik negeri maupun swasta. Biaya tersebut akan ditanggung pemerintah sesuai dengan nilai yang telah disepakati nantinya.
Hal tersebut sehubungan dengan perbedaan biaya SPP di setiap sekolah. Apabila tidak ditanggung seluruhnya oleh pemerintah, siswa hanya akan dibebankan sisa angka SPP. "Kita akan mulai melaksanakan pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) mulai tahun ajaran baru Juli 2019. SMA dan SMK Negeri sudah gratis semua. Tapi untuk yang swasta kita memberi subsidi," kata Khofifah.
Khofifah juga memiliki program kerja yang dinamai CETTAR, yakni Cepat, Efektif, Tanggap, Transparansi, dan Responsif. Prinsip ini diharapkan mampu diemplementasikan oleh Pemprov Jawa Timur selama lima tahun ke depan. Tidak hanya dari segi pemerintah daerah, dia pun mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga persatuan dan kesatuan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah tersebut.
Pada awal Agustus 2019, Khofifah mengumumkan bahwa Jawa Timur terlepas dari kategori daerah teringgal. Hal tersebut didasarkan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 79 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 31 Juli 2019. Pada keputusan tersebut, diputuskan sebanyak 62 kabupaten tertinggal telah terentaskan pada tahun 2015-2019.
Sebelumnya berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019, dinyatakan daerah tertinggal adalah daerah yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Mengumumkan hal tersebut, Khofifah turut memuji kinerja gubernur dan jajaran yang sebelumnya menjabat.
