Fahira Fahmi Idris | Anggota komite III DPD RI

Senator muda yang mewarisi kemampuan politik  mumpuni dari sang ayah ini tampil cemerlang sebagai wakil rakyat. dengan dedikasi tinggi, dia vokal dan konsisten memperjuangkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak, seperti narkotika dan miras.

Fahira Idris dikenal sebagai senator cerdas yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Karakter itu diwariskan dari sosok ayahandanya Fahmi Idris yang merupakan Menteri Tenaga Kerja Indonesia pada Pemerintahan Presiden BJ Habiebie dan Menteri Perindustrian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Terpilih sebagai anggota DPD RI periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Fahira sukses memperoleh setengah juta suara dan ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite III yang membidangi persoalan pendidikan, agama, kesehatan, pariwisata, tenaga kerja, serta pemberdayaan perempuan dan kebudayaan.

Sesuai dengan bidangnya, Fahira dikenal vokal dengan isu-isu perlindungan anak dan perempuan. Dia tidak segan-segan meminta kepada pemerintah untuk menghukum mati pelaku pedofil. Baginya, kejahatan terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga opsi hukuman mati dan kebiri bisa diutamakan sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang belum lama ini disahkan di DPR.

Hal ini berkaca pada kasus kematian Yuyun, dan terbongkarnya jaringan pelaku pedofil yang menyebar aksinya lewat grup Facebook dan Whatsapp oleh Polda Metro Jaya. Pada masa sidang paripurna ke-8, Fahira menyampaikan bahwa Komite III memiliki dua RUU yang menjadi prioritas utama, yaitu RUU tentang Sistem Pengupahan dan RUU tentang Ketahanan Keluarga.

Persoalan tenaga kerja juga tidak luput dari pengawasan perempuan kelahiran 20 Maret 1968 ini di Komite III. Misalnya,terkait pengawasan atas pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Pihaknya telah melakukan kegiatan inventarisasi materi melalui kunjungan kerja ke Bahrain dan Kuwait, dia pun menyerahkan 22 TKI bermasalah untuk diselesaikan. Fahira juga gencar melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu upayanya mendorong Komite bekerja sama dengan BNN melalui Penandatangan MoU dalam hal pencegahan narkotik. Dia juga telah mendirikan Gerakan Nasional Anti Miras (Genam). Organisasi ini sebagai alat kontrol untuk mendesak DPR dan Pemerintah agar serius menyelesaikan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) dan segera mensahkannya di awal 2017 ini.

Untuk melakukan pencegahan miras yang begitu masif, melalui organisasi Genam diluncurkan aplikasi Lapor Miras yang bisa diunduh melalui smartphone. Aplikasi ini akan memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran penjualan minuman beralkohol.

Bahkan, untuk mendukung gerakan kawal aturan pelarangan jual miras, Fahira mengatakan pihaknya membuka SMS pengaduan, email, maupun cuitan terbuka bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran.

Dalam hal kesehatan, Fahira juga mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus guna mengungkap perbedaan vaksin palsu yang pada tahun 2016 lalu. Pasalnya, produksi dan peredaran vaksin palsu sudah dilakukan sejak 2003 lalu atau 13 tahun.

Untuk sektor pariwisata, dia juga mendorong terbitnya produk hukum berupa Instruksi Presiden perihal partisipasi 19 kementerian/lembaga untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan kepariwisataan secara proporsional sehingga program pemerintah mendatangkan 15 juta wisatawan tercapai pada tahun 2017.

Kemudian mendorong dilakukannya  kerjasama dengan Kementerian Desa untuk memastikan terbentuknya badan usaha milik desa yang bergerak di bidang desa wisata dengan pendanaan yang berasal dari dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Albar | Istimewa

Share artikel ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here