Hatta Ali | Reformasi Mahkamah Agung, Bukan Hal Mudah

Ketiadaan rekrutmen selama enam tahun dan pemekaran wilayah propinsi maupun  kabupaten/kota berimbas pada penambahan jumlah pengadilan. Keadaan ini membuat jumlah tenaga hakim di pengadilan menjadi sangat kurang.  

Kurang lebih 39 tahun, Hatta Ali mengabdikan diri di dunia hukum, tepatnya di lembaga pengadilan sampai kemudian menjabat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA).

Sebagai ‘pintu’ terakhir pengadilan, pria kelahiran 7 April 1950 ini bertekad menjadikan MA sebagai  lembaga yang kredibel dan berwibawa. Tapi, dia mengakui bahwa reformasi MA bukanlah proses yang mudah.

Ketika dilantik sebagai Ketua MA, dia memahami adanya harapan besar publik kepada lembaga pimpinannya. Salah satunya agar menghasilkan hakim-hakim profesional dan ‘bersih’.

Wajar, karena dia bukan orang baru di MA dan track record-nya juga sangat baik di lingkungan tempat orang mencari keadilan ini.

“Mengemban amanah sebagai Ketua Mahkamah Agung, saya fokus dalam bidang manajerial. Dalam perencanaan kebijakan, seorang pemimpin harus paham peraturan sebagai bingkai kebijakannya.

Aspek rule yang akan menghindarkan benturan dan menjamin segala sesuatu berjalan pada relnya, sekaligus menjadi rujukan atas setiap masalah yang timbul,” ungkap pria asal Pare-Pare ini bersemangat.

 

Peta Pengembangan ke Depan

Untuk mencapai tujuan dan optimalisasi peran Mahkamah Agung, berbagai hal strategis dicanangkan. Salah satunya peningkatan pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil kompetisi inovasi Mahkamah Agung, yaitu Audio to Text Recording (ATR).

Fasilitas yang memastikan kesahihan dokumentasi proses peradilan, e-SKUM yang memungkinkan masyarakat menghitung sendiri panjar ongkos perkara. Tujuannya untuk menjamin kepastian biaya dan meminimalisasi praktik KKN.

Termasuk, penerapan Mobile Court yang mendekatkan masyarakat untuk mengakses pelayanan maupun produk pengadilan. Saat ini, juga sedang diupayakan penyederhanaan putusan, agar para pencari keadilan dapat segera memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.

Untuk meningkatkan kualitas badan peradilan standarisasi pelayanan diupayakan agar satuan kerja (satker) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya mendapat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan sesuai ISO 9001:2008 yang diperbarui dengan menjadi ISO 9001:2015 serta International Framework for Court Excellent demi optimalisasi reformasi menuju visi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Sahrudi | Sutanto

 

Untuk membaca artikel selengkapnya, dapatkan Women’s Obsession edisi Oktober 2017

 

 

Share artikel ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here