Membentuk ASN Kelas Dunia

Postur Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini perlu dikembangkan, sehingga portofolio kompetensinya sesuai dengan standar global. Reformasi birokrasi dengan menekankan progarm revolusi mental hendaknya disertai dengan program pengembangan karir yang mampu membentuk ASN kelas dunia.

Tak pelak lagi ASN juga membutuhkan program pengembangan diri, baik lewat kursus atau diklat reguler, maupun melanjutkan studi atau kuliah di luar negeri untuk mempelajari disiplin ilmu baru yang belum ada di perguruan tinggi dalam negeri. Seperti bidang manajemen aset pemerintah daerah atau bidang e-Goverment terkini yang menjadi faktor utama terwujudnya keunggulan kinerja birokrasi.

ASN perlu melihat jendela dunia untuk mengembangkan karier dan bidang profesinya. Agar  tidak seperti katak dalam tempurung yang setiap harinya merasa sumpek dan terus berkeluh kesah. Tentunya Ini membutuhkan kemampuan berbahasa asing bagi ASN. Untuk itu dibutuhkan kursus atau pendidikan bahasa asing, terutama bahasa bangsa yang kini menjadi pusat peradaban dan jantungnya pengembangan Iptek dan proses inovasi global.

Kursus bahasa asing dan pengenalan kebudayaan negara maju untuk para ASN, contohnya telah dilakukan oleh lembaga dan konsultan pendidikan global Euro Management Indonesia bersama Yayasan Dunia Pendidikan Eropa Indonesia (YPEI). Yaitu telah meluncurkan program beasiswa untuk ASN  tanpa biaya alias gratis dan tanpa ikatan apa pun.

Mencetak ASN kelas dunia telah menjadi program unggulan berbagai negara. Meskipun, boleh dibilang terlambat namun suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Apalagi, sesuai dengan roadmap ASN yang dibuat pemerintah pada 2019 harus terwujud 3.5 juta ASN yang memiliki kompetensi untuk bersaing secara global.

Kerjasama global pengembangan ASN sudah banyak ditandatangani. Baik dalam forum negara-negara G20 maupun perjanjian bilateral lainnya. Mencetak ASN berkelas dunia searah dengan inisiatif dan kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa.

Perbaikan tata kelola pemerintahan telah menjadi penekanan kerja sama pembangunan Uni Eropa-Indonesia pada 2016. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia memberikan bantuan hibah setengah milyar Euro untuk Indonesia yang digunakan untuk pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Negara-negara Uni Eropa memiliki sejumlah inisiatif dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian pantas menjadi tujuan pengiriman ASN Indonesia untuk mengembangkan kompetensinya.

Perlu meningkatkan kompetensi dan bangkitkan kapasitas inovasi ASN di pusat dan daerah,  sehingga tatakelola pemerintahan bisa lebih efektif dan berdaya saing global. Pemerintah daerah perlu  investasi SDM berupa pengiriman ASN belajar ke luar negeri. Selama ini pemerintah daerah sudah mengirimkan SDM ke perguruan tinggi dalam negeri, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan perguruan tinggi lainnya, dengan status ikatan dinas. Karena konvergensi teknologi dan pesatnya kemajuan tatakelola korporasi global maka perlu juga terobosan dengan mengirimkan ASN daerah ke luar negeri.

Para ASN yang kinerjanya baik perlu diberi kesempatan untuk kuliah dan kerja magang di negara maju mempelajari  tata kelola korporasi dan  berbagai inovasi. Salah satu bidang inovasi yang bisa dipelajari adalah teknologi e-Sourcing. Teknologi tersebut  kini diintegrasikan dengan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-Procurement. Teknologi e-Sourcing bukan sekadar katalog elektronik untuk keperluan pengadaan barang dan jasa. Tapi, perlu inovasi sehingga bisa menjadi aplikasi atau alat bantu analisis dan bisa dijadikan rujukan standar teknis barang.

Pengiriman ASN ke luar negeri  merupakan bagian dari investasi SDM yang sangat strategis. Biaya yang dikeluarkan harus dipandang sebagai investasi produktif dan. Tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang tanpa manfaat balikan atau rate of return. Investasi modal manusia selalu berjangka panjang untuk mempersiapkan SDM inovatif  berkelas dunia.

Untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan dibutuhkan postur ASN yang memiliki daya inovatif. Karena keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kependudukan hanya bisa diatasi dengan kebijakan inovatif. Pada saat ini birokrat harus mampu meningkatkan kapasitas inovatif di lingkungannya. Juga pentingnya penguatan sistem inovasi dalam berbagai eselon birokrasi.

Birokrasi harus memiliki akal panjang untuk menerobos berbagai persoalan pelik dengan kondisi dana yang sangat terbatas. Perlu memetik pengalaman dari negara maju. ASN hendaknya piawai mengambil contoh sukses tentang peningkatan kapasitas inovasi daerah yang pernah dilakukan di negara maju.

Perkembangan teknologi dan tren dunia telah menyajikan berbagai inisiatif menuju smart work. Mestinya, ASN mampu mendayagunakan infrastruktur e-Goverment seefektif mungkin, sesuai dengan tatakelola dan standar global.  Pengadaan infrastruktur layanan elektronik oleh ASN sudah merata hingga kedaerah. Namun, manfaat layanan elektronik masih belum optimal, karena lemahnya kapasitas inovasi. Layanan elektronik merupakan keniscayaan untuk mencapai efektivitas pemerintahan.

 

Untuk membaca artikel selengkapnya, dapatkan Women’s Obsession edisi Agustus 2017

 

Rubrik ini diasuh oleh Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA

Pendiri Euro Management Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie).

Yaitu ikatan alumni para lulusan SMA terbaik seluruh Indonesia dari tahun 1982–1996 penerima bea siswa kuliah di luar negeri lewat program BJ Habibie. Penulis saat ini juga menjabat sebagai Wakil Sekjen ICMI.

 

Share artikel ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here