Perkawinan Campur Indonesia (PerCa) Indonesia | Berbagi Sesama Mixed Marriage

                 PerCa akhirnya menjadi wadah para  perempuan Indonesia yang menikah dengan expatriat  untuk saling curhat, support, dan sharing. 

           Suatu hari menjelang buka puasa, terlihat sekitar 70 anak di Rumah Pintar Miranda Residence, Cipete,  begitu antusias mendengarkan dua orang remaja mendongeng dalam bahasa bi-lingual Inggris dan Indonesia. Audrey Yasmine Ann Winkel (14 tahun) dan Adam Brahmantio Friedrich Winkel (19 tahun), bercerita tentang foot ball, termasuk keunikan benua Afrika. Melihat sosok kedua kakak beradik ini, kita akan segera tahu mereka adalah anak-anak dari perkawinan antar negara. Buah hati pasangan  perempuan Indonesia  Rulita Anggraini dan Mark Winkel asal Amerika Serikat.

SAM_1659        Story telling dari Audrey dan Adam merupakan  salah satu bagian acara dalam program sosial yang dilakukan oleh komunitas Perkawinan Campur Indonesia (PerCa Indonesia). Perkumpulan  ini memang kerap melibatkan anak dari anggota Perca dalam beragam kegiatan mereka. “PerCa Indonesia didirikan sejak tahun 2008 dan hingga kini sudah beranggotakan 700 orang. Kami tidak hanya berada di Jakarta, tetapi juga ada di Batam, Bali, Jakarta, dan Balikpapan.  Yang terbaru kami  akan buka di Surabaya,” ungkap Juliani Luthan yang akrab disapa Ani, selaku ketua umum  PerCa Indonesia (periode 2014-2016) kepada Women’s Obsession.

Perkawinan antar negara menjadi salah satu bentuk perkawinan yang kita kerap dijumpai di masyarakat. Namun mixed marriage menurut Ani, pada kenyataannya membawa  beberapa konsekuensi tersendiri. Tidak hanya menyangkut adaptasi personal seperti budaya, sikap dan toleransi, tetapi faktanya juga bersinggungan dengan beragam masalah hukum. Seperti kewarganegaraan anak, izin tinggal suami, kepemilikan tanah maupun  bangunan di Indonesia, serta ketenagakerjaan.

“Kita mungkin pernah melihat berita di berbagai media massa beberapa waktu lalu, tentang ‘penculikan’ anak yang dilakukan sang ayah berkewarganegaraan asing. Sang ibu, perempuan Indonesia hanya menangis dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan anaknya kembali. Kasus di atas, hanya salah satu hal, ketika seorang perempuan Indonesia menikah dengan suami warga asing. Sebetulnya, kalau ditelusuri masih banyak persoalan lainnya,” lanjut Ani.

PerCa Indonesia akhirnya menjadi wadah para  perempuan Indonesia yang menikah dengan expatriat  unutk saling curhat, support dan sharing.  Tempat membahas berbagai permasalahan dan memperjuangkan hak-hak WNI dalam perkawinan campur.

Bersama-Direktur-Hukum-Internasional-dan-Otoritas-Pusat-KemenhukhamMEMPERJUANGKAN HAK

Apa sajakah kegiatan-kegiatan dari PerCa Indonesia? “Kami memiliki tiga agenda acara, yaitu advokasi, sosialisasi, dan konsultasi. Tujuan PerCa Indonesia adalah untuk mencapai kesetaraan hak warga negara  dengan hak konstitusional. Ada banyak hal yang menjadi  agenda ‘perjuangan’ kami.   Misalnya, dalam beberapa tahun ini PerCa Indonesia berhasil meloloskan  tentang Kewarganegaraan Ganda.  Ini menjadi milestone bagi PerCa Indonesia. Sudah delapan tahun belakangan kebijakan pemerintah membuka ruang bagi kewarganegaraan ganda,” tambah Ani.

Sebelumnya, dengan Undang-Undang No. 68/1958, mengikuti prinsip ius sanguinis (bloodline) untuk menetapkan warga negara anak. Dengan demikian, status kewarganeraan anak secara otomatis mengikuti warga negara ayah.  Masalah hukum inilah yang kerap muncul bila orang tua berpisah, maka anak akan dibawa ke tempat asal sang ayah.

Lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, seorang anak hingga usia 21 tahun boleh memiliki dua kewarganegaraan. Setelah mencapai umur dewasa, seorang anak sudah dapat menentukan kewarganegaraan bagi dirinya sendiri.  Dengan demikian, tentu saja memudahkan keluarga dari perkawinan campur di Indonesia, yang kerap terganjal pada masalah warga negara anak. Ini merupakan cara proteksi bagi anak, bila terjadi perpisahan atau ayah WNA meninggal.

Lainnya yang sudah berhasil dicapai adalah mengenai izin tinggal suami WNA. Berkat ketekunan dan kekompakan PerCa Indonesia, pada tahun 2010 juga sukses menggulirkan perundangan keimigrasian baru April 2011.

Perundangan keimigrasian UU Nomor 6 Tahun 2011 ini, terkait tentang izin tinggal bagi WNA dalam keluarga dari perkawinan campur.  Dari aturan  dalam Pasal 54 dan 59,  dapat memberikan keleluasaan bagi keluarga perkawinan campur berkewargangeraan asing untuk bisa tinggal tetap atau kartu izin tinggal tetap, selama lima tahun dan bisa diperpanjang. Tentu saja hal ini jauh  meringankan dibanding aturan sebelumnya. Dengan demikian, perundangan tidak lagi memperlakukan izin tinggal WNA yang menikah dengan WNI, sama seperti WNA yang berkunjung untuk wisata atau bekerja.

Foto-Morning-Talks-Bali-28-Mei-2015UJI MATERI

“Saat ini kami sedang meminta untuk melakukan uji materi ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, tentang hak kepemilikan aset dari pelaku perkawinan campur. Kami  mengajukan hal ini, berangkat dari kasus dari anggota kami Ike Farida yang menikah dengan suami warga Jepang dan juga seorang lawyer,” ungkap Ani.

Ike sebagai warga negara Indonesia, merasa dirugikan oleh sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dia mempersoalkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA berkaitan dengan syarat kepemilikan Hak Milik (HM) dan Hak Guna Bangunan (HGB), serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terkait perjanjian perkawinan dan harta bersama.

“Tentu saja, kami  mendukung upaya Ike sebagai bagian advokasi yang dilakukan PerCa Indonesia. Kami menilai bahwa hampir semua WNI pelaku perkawinan campuran sering berada dalam situasi penuh kebingungan, kekhawatiran dan ketidak pastian maupun merasa didiskriminasi. Hingga kini sebetulnya sudah ada kemajuan yang dibuat pemerintah dalam urusan hukum terkait masalah dari perkawinan campur. Memang ini menjadi bagian kegiatan kami. Tak heran bila ada yang bilang kalau PerCa Indonesia itu terlalu serius,” katanya seraya tersenyum.

            “PerCa Indonesia bisa  berbangga hati,  karena kami diakui dan diajak kerjasama oleh pemerintah terkait proses pembuatan  Undang-Undang dan peraturan baru. Ini karena kami memang konsisten sejak awal bertekad mengatasi dan mendampingi masalah hukum dari konsekuensi perkawinan campur. Hingga sekarang hubungan erat dengan pihak imigrasi tetap dijaga. Kami saling terbuka, berkomunikasi, dan mensosialisaikan tentang keimigrasian. Kami juga sedang mengajukan proposal tentang masalah ketenagakerjaan,” kata Ani yang memiliki suami warga negara Jepang.

Sedangkan menyangkut tugas konsultasi,  dalam sebulan PerCa membuka dua kali kesempatan berkonsultasi. Bagi yang membutuhkan  bisa membuat janji di sekretariat.

 

Ibu-Ita-dari-Pemkot-Batam-Ibu-Sofi-dari-Kanim-Batam-Ketua-PerCa-Indonesia-Koordinator-Batam-dan-Pengurus-PerCa-BatamINGIN IKUT BERKONTRIBUSI

PerCa Indonesia juga memiliki berbagai agenda menarik untuk ke depannya. Ani menjelaskan, “Kami ingin lebih menguatkan sisi advokasi. Di Indonesia masih membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum, saya lihat hal ini tetap menjadi tantangan. Kami ingin ada aturan-aturan dari pemerintah yang lebih akomodatif. Banyak hukum sudah bagus, tetapi pelaksanaannya belum akomodatif. Aturan di Indonesia kadang kontradiktif, karena pemahaman masih sektoral.  Karena itu,  PerCa Indonesia masih mempunyai banyak ‘pekerjaan rumah’.”

Selain itu, masih diperlukan sosialisasi lewat seminar maupun diskusi mengenai  topik yang sedang hangat dibicarakan.  Seperti yang kami lakukan saat Womens Obsession berkunjung bertepatan dengan acara buka puasa PerCa Indonesia  bersama anak-anak dari Rumah Belajar Miranda Residence. Mereka menginginkan  orang luar bisa melihat mereka sama dengan keluarga lainnya dan juga berkontribusi untuk masyarakat sekitar.

Selain itu, PerCa Indonesia ingin agar pelaku perkawinan campur  bisa mendapatkan banyak manfaat. Ada juga keinginan untuk menghapus stigma yang ada di masyarakat. Selama ini, keluarga mixed marriage dianggap berbeda.  “Padahal, kami ini adalah sama dengan warga lain. Jangan melihat kami sebagai ‘beban’. Anak-anak kami yang bersekolah di luar, kalau mereka ingin menetap dan kerja di Indonesia, itu bisa menjadi aset berharga. Banyak dari kami juga menciptakan kesempatan dari sisi ekonomi untuk Indonesia. Kami ingin banyak melakukan hal positif untuk Indonesia,” ungkap Ani menutup wawancara. (Aryani Indrastati) Foto: AI, Dok. Perca Indonesia

 

 

 

 

Share artikel ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here