Part 2 Spesial Hari Kartini | Menteri-Menteri Perempuan Berbagi 

 

Pandangan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang peran wanita di bidang ekonomi terbilang sesuai realita dan berupaya mewujudukan keberpihakan bagi kaumnya.

“Kalau dari sisi partisipasi pasar tenaga kerja, di sektor informal 30% laki-laki, sementara  perempuan mencapai 70%. Artinya perempuan bekerja, tetapi di tempat informal dan mungkin kualitas kerjanya kurang bagus. Indonesia memberikan peluang kerja yang sama untuk perempuan dan laki-laki, tetapi posisinya yang  kurang tepat. Ini pekerjaan rumah buat kita semua,” jelas Sri di suatu wawancara.

Sebagai regulator, dia berupaya membantu lewat policy yang berpihak kepada kebutuhan perempuan. Sri melanjutkan, “Untuk kebutuhan pekerja wanita harus ada daycare dan tempat nursery. Pemerintah juga harus memberikan cuti melahirkan yang penuh. Bahkan di beberapa negara maju bapaknya juga diberikan cuti. Jadi, level playing field-nya menjadi lebih terasa.”

Lain pula pemikiran Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan tentang diskriminasi gender. Baru-baru ini, di sebuah workshop kecantikan dia mengungkapkan tantangan utamanya, kita tidak perlu terus-menerus berbicara soal wanita, wanita, dan wanita. “Just do what you want to do. Kalau mau disamakan atau disetarakan? Stop thinking about women are different,” jelasnya.

Dia pun membuktikan hal tersebut lewat fokus dan ritme bekerja tanpa memikirkan masalah gender. “Kalau setiap hari hanya berburu dan mencari apa yang terbaik untuk perawatan kulit, itu menghabiskan waktu bagi saya. Kita juga tidak akan percaya diri. Explore the world as much as you can. Do anything you can do dengan komitmen terhadap diri, bangsa, dan masyarakat,” tambahnya.

Lalu bagaimana pendapat si empunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) tentang perempuan. “Saya mengimbau, meskipun memegang peranan strategis dalam ruang publik, saya berharap kaum perempuan tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu secara seimbang dan profesional. Menjunjung tinggi norma adat ketimuran, etika, sopan santun, harkat dan martabatnya sesuai dengan norma agama yang dianut,”  ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Dia menuturkan, kesetaraan gender tak serta merta mengubah peran tanggung jawab kaum perempuan. Menurutnya, kesetaraan gender bukanlah diartikan memiliki kesamaan dalam banyak hal dengan laki-laki. “Yang perlu saya tegaskan, fungsi perempuan merupakan peran yang tidak dapat dipertukarkan dengan laki-laki, misalnya menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Jika isu kesetaraan perempuan dan laki-laki semakin kencang digaungkan, karena perempuan juga memiliki kesempatan maupun tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam proses pembangunan bangsa,” lanjut menteri asal Biak ini.

Dalam upaya memperjuangkan kesetaraan gender, pemerintah sendiri terus berupaya menghilangkan batas-batas yang menghalangi perempuan dalam bekerja. Namun, tetap bisa menjalankan sesuai perannya. “KPP-PA banyak menerima pengaduan tentang pelanggaran hak pekerja dan sebagian besar yang mengalaminya adalah perempuan. Kasus yang dialami antara lain hak cuti haid yang dipersulit, tidak diberikan hak untuk memberikan ASI atau memerah ASI di tempat kerja, PHK karena hamil, dan sebagainya,” Yohana memaparkan.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here