Eva Kusuma Sundari | Tegas Menyuarakan Hak Rakyat dan Perempuan

Eva Kusuma Sundari

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP

“Negeri kita harus lolos dari radikalisme. Kemajuan tidak bisa terjadi di kondisi yang jauh dari damai. Saya juga berharap ada perbaikan kode etik di parlemen. Setiap insan berperan tergantung pada sistem yang dibuat.”

 

Pertemuan pertama menancapkan kesan kuat di ruang nurani. Ketegasan perempuan asal Nganjuk ini ternyata bukan penghias semata sebagai atribut politisi. Tanpa ragu, dia menekankan pentingnya bersuara yang berdampak saat pengambilan keputusan di ruang komisi atau paripurna.

“Saya digaji untuk vokal memberikan dampak yang lebih baik bagi kehidupan rakyat. Merekalah bos saya. Tetapi perlu diingat pula, bersuara dan berpolitik itu harus accountable. Tidak sembarang berucap. Ataupun memupuk kebiasaan keluar dari ruangan usai mengajukan pertanyaan di rapat, padahal belum mendapatkan jawaban. Substansinya harus terjaga, karena ini amanah besar,” urai pendiri Kaukus Pancasila tersebut dengan bersemangat.

Pengalaman ibu dua anak ini sudah lebih dari 15 tahun di Senayan. Eva Kusuma Sundari telah menjalani berbagai dinamika politik maupun parlemen. Ketika ditanya perubahan signifikan yang dirasakan selama bertugas di sejumlah komisi, dia menggarisbawahi komitmen dan integritas dalam bekerja.

“Ketika sistem pemilu masih nomor urut dan close system, saya berjumpa dengan sosok-sosok wakil rakyat yang sangat berkomitmen dan berintegritas dalam bekerja. Di antaranya saya bertemu Andi Matalata, Marzuki Darusman, dan Mahfud MD. Saat sistem pemilu terbuka, ada nuansa berbeda. Di sinilah, saya merasakan alur yang berjalan. Di setiap sisi input, production, dan output sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu. Saya berharap di 2018 ini, orang selalu bergerak dan menemukan keseimbangan baru, karena demokrasi. Lebih baik lagi, bila kinerja wakil rakyat diimbangi dengan Key Performance Indicators (KPI). Lalu, dari sisi etika, integritas, produktivitas, dan aspek lainnya juga terus berkembang kualitas secara terukur,” tandasnya.

Master ekonomi Universitas Nottingham Inggris ini menambahkan bisnis dalam politik itu hanya dua, yakni nama baik dan reputasi. Bila keduanya hancur, tamatlah esensi pelayan rakyat. Isu moralitas dan profesionalitas harus menjadi satu kesatuan.

Ketika mengkritisi soal keberpihakan politisi perempuan kepada kaumnya, dia kian tegas berpendapat. Secara jujur, Eva mengungkapkan keputusannya untuk terjun di dunia politik, karena ada kuota perempuan. Dia mengawali pandangannya dengan sejumlah kalimat tanya. Apakah di dalam undang-undang, aspirasi perempuan sudah muncul? Apakah kuota perempuan dalam jabatan strategis di jajaran pemerintah maupun lembaga sudah terwakili?

Kemudian Eva melanjutkan, “Keterwakilan itu aspirasi, bukan sekadar kehadiran. Sejak awal, saya ingin ada gender budgetting. Hak dasar rakyat wajib dipenuhi. Menurut riset dan statistik, UMKM, serta sektor informal salah satu penyelamat ekonomi Indonesia saat krisis. Tetapi, ternyata ketika saya teliti, angka dari Kemenkeu 65% dari kredit mikro untuk retail kebanyakan lelaki, karena Kredit Usaha Rakyat tidak punya skema khusus untuk perempuan. Sehingga dampak bagi employment rendah. Ketimpangan ini yang terus saya kritisi hingga saat ini. Saya bilang ke Kemenkeu rumusan kebijakan-kebijakannya berpihak juga kepada perempuan. Alhamdulilah, Kemenkeu membuat program mikro kredit yang dinamakan UMI. Saya pergi ke Senayan untuk perempuan. Sayang saja, jika tidak bermanfaat untuk perbaikan status atau meningkatkan hak-hak kaum Hawa. Selain concern di isu feminin, saya juga mengkritisi inflasi dan lainnya. Pastinya, kita bersuara harus accountable.”

Di tahun politik 2018-2019, aktivis yang sudah mendaki semua gunung di Jawa Timur ini mengharapkan dinamika pilkada maupun pemilu ke depan tidak seperti pilkada DKI yang lalu. Mengingat dampaknya akut dan sustainable. Dia berharap para elit partai politik tidak asal menang, meninggalkan ongkos berat bagi kelangsungan bangsa. Selenggarakanlah pemilihan yang cerdas, substantif, rasional, dan tidak politisasi sara.

“Negeri kita harus lolos dari radikalisme. Kemajuan tidak bisa terjadi di kondisi yang jauh dari damai. Saya juga berharap ada perbaikan kode etik di parlemen. Setiap insan berperan tergantung pada sistem yang dibuat. Kalau terlalu longgar, tidak mengakomodasi conflic of interest. Ujung-ujungnya tidak melayani user, yaitu rakyat. Passion dan kekayaan intelektual juga berperang penting untuk kemajuan. Semoga pimpinan DPR adalah sosok yang legal dan legitimate,” ungkap perempuan yang mengidolakan sosok Kartini dan Cut Nyak Dien ini.

Selain bakti di DPR, dia juga dipercaya sebagai steering comitte di Panel of Parlementarians for Freedom of Religions and Beliefs (IPPFORB). Berisikan lima orang pilihan dari 120 lebih negara. Eva dipilih sebagai wakil Asia berkat riwayat kinerjanya di Kaukus Pancasila yang merangkul keberagaman hingga saat ini. Dia pun menguntai harapan untuk kehidupan pribadi dan keluarga sebagai ibu di dunia modern. Ingin terus bertransformasi untuk mendampingi putra-putrinya yang hidup di era berbeda.

Naskah Silvy Riana Putri | Foto Edwin Budiarso

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here