Tri Rismaharini : Bergerak Cepat Dan Efektif

Menteri Sosial RI

Salah satu kementerian yang paling sibuk saat pagebluk menyerang Tanah Air adalah Kementerian Sosial (Kemensos). Covid-19 yang mewabah sejak akhir 2019 lalu tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, tetapi juga membuat perekonomian porak poranda. Pemerintah bersikap cepat merespons fenomena global tersebut. Penanganan di semua sektor dilakukan, termasuk beragam program bantuan sosial bagi masyarakat, terutama yang terdampak secara langsung.

 

Program berjalan seiring diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) awal tahun lalu. Hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai awal 2021, guna mendukung percepatan penanganan Covid-19. Tak mudah bagi pemerintah untuk menangani pagebluk yang mengakibatkan jutaan masyarakat menjadi korban. Bahkan, bantuan sosial yang seyogianya disalurkan kepada masyarakat mengalami kebocoran dan melibatkan Menteri Sosial yang kemudian segera ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bergerak cepat mengganti Menteri Sosial tersebut. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, segera ditunjuk Jokowi untuk menggantikan Juliari P Batubara yang tersandung kasus korupsi dana bansos Covid-19. Penunjukan sosok yang akrab disapa Risma ini menjadi bukti keseriusan pemerintah. Perempuan kelahiran Kediri, 20 November 1961, yang melakoni periode keduanya di Surabaya ini sudah terbukti mampu bergerak cepat dan efektif dalam melaksanakan program-program sosial kemasyarakatan.

 

Ada empat program kerja yang menjadi fokus pembenahan Risma di Kemensos. Pertama, perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan perguruan tinggi dalam implementasinya di lapangan. Langkah ini ditempuhnya, mengingat pada awal masa pandemi banyak laporan yang menyebut ketidaktepatan penerima bansos dari pemerintah. “Kedua, program pemberdayaan, Kemensos akan memberikan perhatian terutama terhadap anak-anak terlantar dan fakir miskin, sehingga kelompok masyarakat ini nantinya tidak hanya menengadahkan tangan, namun bisa melakukan sesuatu,” kata Risma yang sepanjang kariernya dikenal dengan hobi blusukan ini.

 

Ketiga, pemberdayaan kaum ibu dengan melibatkan lintas kementerian. Implementasinya, Kemensos akan membentuk koperasi-koperasi, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan yang menyertakan kaum ibu. Dia menilai, keberadaan koperasi sangat membantu untuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Terakhir, Magister Manajemen Pembangunan Kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini menginginkan Kemensos di bawah kepemimpinannya dapat menyelesaikan persoalan anak terlantar. Dharapkan anak-anak Indonesia bisa mendapatkan hak akses pendidikan maupun kesehatan yang baik.

 

“Bersama-sama, percepatan pengurangan kemiskinan dan pengurangan untuk warga yang membutuhkan, seperti penyandang disabilitas dan berbagai masalah sosial, bisa ditangani secara komprehensif dan terintegrasi,” ujar Risma dengan optimis.

 

Sepanjang pandemi, Kemensos telah melakukan beragam program bantuan sosial kepada masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Program-program tersebut sejauh ini berhasil dan dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat penerima manfaat.

 

Di tengah kesibukan pada program-program perlindungan sosial akibat pandemi, dia juga tak melupakan program pemberdayaan yang dicanangkannya. Dalam praktik pengelolaan program pemberdayaan sosial, Kemensos melakukan berbagai pelatihan keterampilan seperti bengkel, ragam peternakan, usaha sembako, minimarket, dan lain sebagainya. Program-program pemberdayaan sosial tersebut juga terintegrasi dengan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, hingga penangananan fakir miskin. Menariknya, Risma mengajukan paradigma baru dalam pengelolaan data kemiskinan. Bila selama ini bantuan sosial didasarkan pada ukuran-ukuran statistik, peraih Satyalencana Kebhaktian Sosial dari Presiden (2016) ini menginstruksikan jajarannya untuk melihat kemiskinan lebih dalam dengan merekam profil penduduk miskin dari berbagai pendekatan.

 

Untuk keperluan tersebut, penerima Doktor Honoris Causa dari ITS Surabaya ini mengembangkan sinergi dengan berbagai perguruan tinggi untuk menyusun parameter lebih tajam. Kemensos mendorong peran Puskesos menjadi bagian dari layanan rujukan satu pintu di tingkat desa yang merupakan miniatur SLRT di tingkat Kabupaten/Kota. Kehadiran Puskesos diharapkan mendekatkan layanan SLRT dengan masyarakat pedesaan, sehingga warga tidak harus menempuh jarak jauh ke lokasi SLRT, sekaligus menjadi salah satu perwujudan negara hadir di tingkat desa.