Khofifah Indar Parawansa: Menteri Sosial RI

 

Sejak muda dia sudah aktif di berbagai  kegiatan sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan. Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada masa kepresidenan almarhum  Abdurrahman Wahid ini sempat gagal dua kali menduduki kursi Gubernur Jawa Timur. Namun, karier politik Khofifah tidak tamat, justru sebaliknya semakin meningkat Presiden Jokowi mendaulatnya sebagai Menteri Sosial

 

1-khofifah
Penanganan masalah sosial di Indonesia memerlukan dukungan semua pihak, baik masyarakat maupun pihak swasta. Jadi, tidak bisa hanya ditangani oleh Kementerian Sosial (Kemensos) saja. Contohnya, Khofifah Indar Parawansa mengajak dunia perguruan tinggi, turut aktif menanggulangi masalah sosial. Salah satunya dengan cara mengintegrasikan program Kemensos  dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan sudah ada 15 perguruan tinggi diajak bekerjasama. TNI AD juga diajak berkolaborasi untuk menangani masalah sosial oleh Khofifah terutama untuk area terluar, terpencil, terdepan, dan perbatasan.

 

Sejak muda Khofifah memang sudah aktif di berbagai  kegiatan sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan. Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada masa kepresidenan almarhum  Abdurahman Wahid ini memang pandai dalam membangun jaringan membuat dirinya sukses memikat hati rakyat. Meskipun. sempat gagal dua kali menduduki kursi Gubernur Jawa Timur, namun karier politiknya tidak tamat, justru sebaliknya semakin meningkat dan Presiden Jokowi mendaulatnya sebagai Menteri Sosial

 

Khofifah mengaku ada berbagai permasalahan anak Indonesia, mulai dari korban kekerasan fisik sampai ditelantarkan. Kemensos sudah  memiliki 12 Rumah Perlindungan Sosial Anak atau RSPA  yang digunakan untuk menampung anak telantar korban kekerasan, pekerja anak, maupun korban perdagangan anak,” papar Pimpinan Pusat Muslimat NU ini penuh perhatian.

Hukuman kebiri bagi para fedofil sudah dilakukan di Rusia, Inggris, Polandia, Australia, dan Turki. Dia berkata, “Korea Selatan pun berhasil menerapkan hukuman serupa sejak 2012. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menerapkan hukuman serupa bukanlah tanpa pertimbangan. Tidak akan dilakukan jika belum melihat contoh keberhasilan negara lain. Hukuman hanyalah salah satu bagian upaya pemerintah untuk perlindungan anak dari kejahatan seksual. Namun, upaya lain dari sisi psikologis dan perlindungan anak sejak dari rumah pun tetap perlu dilakukan.”

Kemudian, untuk untuk mengurangi kegiatan prostitusi dapat dilakukan dengan cara menghukum berat masyarakat dari kelompok yang menginginkan kegiatan tersebut. Jika demand side diberikan hukuman berat, supply side bisa berkurang secara otomatis.  Payung hukum berupa undang-undang antiprostitusi belum ada. Namun, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Antipornografi. Kemensos berupaya memasukan kejahatan seksual dan prostitusi dalam regulasi baru yang dibahas dalam program legislasi nasional. Naskah & Foto: Elly Simanjuntak

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here