Tak hanya di dalam negeri, kapasitas perempuan bernama lengkap Sri Mulyani Indrawati telah diakui dunia internasional yang dibuktikan dengan penunjukan dirinya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia periode 1 Juni 2010 – 27 Juli 2016. Setelah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dia tetap dipercaya menduduki jabatan tersebut pada Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
Dengan tangan dingin Sri Mulyani menakhodai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga berhasil meraih sejumlah prestasi gemilang. Salah satu di antaranya penghargaan sebagai salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal 10 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Namun, dia menegaskan, predikat wajar tanpa pengecualian bukanlah sebuah prestasi melainkan kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan setiap rupiah milik negara kepada publik.
“Sesuai dengan pesan Presiden Jokowi pagi ini, WTP bukanlah prestasi. WTP ini adalah sebuah kewajiban dalam penggunaan APBN #Uangkita dengan penuh tanggung jawab,” ujar perempuan yang pernah menerima anugerah The Best Minister in The World 2018 ini.
BACA JUGA:
Arini Subianto: Tak Sekadar Meneruskan Bisnis Warisan Orangtua
Shinta Widjaja Kamdani: Ciptakan Iklim Usaha Kondusif, Kompetitif, dan Berkelanjutan
Menurutnya, opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah 2022 menunjukkan pemerintah terbukti efektif dan optimal dalam merespons berbagai dampak pandemi Covid-19 dan risiko ketidakpastian global. Penghargaan itu bukanlah tujuan akhir pemerintah, hal terpenting adalah anggaran pendapatan dan belanja negara harus dikelola untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi. “Setiap rupiah harus menghasilkan input dan outcome yang berkualitas dan tepat sasaran,” tulisnya dalam akun Instagramnya.
Baru-baru ini Sri Mulyani menerima gelar kehormatan Honoris Causa, Doctor of Laws dari Australian National University (ANU) di ANU School of Music, Llewellyn Hall, Building 100 William Herbert PI, Canberra, Australia. Gelar tersebut diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi dan kerja keras Menkeu dalam pembangunan ekonomi, baik di Indonesia maupun internasional.
“Saya merasa sangat tersanjung atas penganugerahan gelar kehormatan bergengsi dari Australian National University ini. Pengakuan Anda atas kontribusi saya merupakan sumber dorongan yang luar biasa, dan saya sangat berterima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya,” ungkap Menkeu dalam pidatonya.
Dia menekankan bahwa penghargaan tersebut bukan semata-mata berasal dari pencapaian pribadi, tetapi juga merupakan hasil kerja sama dan dedikasi semua pihak, termasuk lebih dari 78 ribu staf berdedikasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menambahkan, jalan yang ditempuh Bangsa Indonesia penuh dengan tantangan dan memerlukan komitmen teguh untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga menjelaskan mengenai perubahan besar dan transformasi ekonomi yang telah dialami Indonesia, mulai dari serangkaian krisis ekonomi dan pandemi, hingga cita-cita mewujudkan visi Indonesia emas tahun 2045.
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, senantiasa melakukan berbagai upaya untuk menghadapi berbagai tantangan global, seperti memberikan dukungan fiskal yang baik di semua sektor, serta kolaborasi dan koordinasi yang erat dengan berbagai pihak. “Presidensi Indonesia di G20 pada tahun lalu dan kepemimpinan ASEAN pada tahun ini telah menjadi bukti penting kepemimpinan Indonesia yang kuat dalam mendorong hasil-hasil penting dan memperkuat kemitraan global, termasuk kemitraan transisi energi dan dana pandemi,” ungkapnya.
Kemenkeu juga memperoleh penghargaan kategori Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Terbanyak Peraih Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023. Wapres mengapresiasi peningkatan kualitas birokrasi yang mendapat penilaian positif dari lembaga internasional. Bank Dunia dalam rilis Worldwide Governance Indicators atau WGI menempatkan Indonesia di posisi ke-73 dari 214 negara. “Banyak hal yang sudah kita lakukan, namun saya berharap kita bisa terus mengkritisi diri sendiri, mencermati pencapaian kita sendiri, dan kekurangan pencapaian agar kita bisa terus berkembang dan membuat kemajuan,” pungkas Menkeu. Arif RH | Dok. Pribadi
