Duduk sebagai salah satu jajaran pimpinan DPD, Darmayanti teguh menjalankan fungsi kelembagaan dewan rakyat ini. Dia pun mengecam keras persoalan perdagangan anak dengan kedok adopsi yang marak saat ini.

Menjabat sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Darmayanti Lubis bertekad untuk terus menjalankan misinya untuk memperkuat lembaga DPD RI dalam ketatanegaraan, agar peran dan fungsinya dapat menjadi lebih dirasakan oleh rakyat.

Dia terpilih kembali sebagai senator pada periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Sumatera Utara dengan mengantongi 622.168 suara. Di sisi lain, Darmayanti pun mendukung penuh pencanangan Gerakan Nasional, yakni Gerakan Indonesia Emas 2045. Hal ini dilakukan, karena Indonesia dianggap unggul dalam berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Wanita yang lahir pada 6 Mei 1951 ini juga percaya bahwa di tahun 2010-2045 Indonesia
memasuki periode bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan usia tua. Pada tahun tersebut juga sebagai Generasi Muda Emas, karena bertepatan dengan 100 tahun Kemerdekaan negara Indonesia.

Hal tersebut membuat bangsa ini berpeluang menjadi negara yang kuat. Tidak hanya itu, Indonesia juga telah menjadi salah satu negara maju di Asia Tenggara pada semua sektor. Fakta tersebut juga membuat Darmayanti terus mendorong maju sektor pendidikan di Tanah Air. Peran dari pihak pemerintah menjadi salah satu kunci penting. “Oleh karena itu, pencanangan Gerakan Indonesia Emas 2045 merupakan salah satu solusi dalam menjawab
tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa yang akan datang,” ujarnya

Sebagai seorang wanita sekaligus ibu bagi anak-anaknya, perempuan kelahiran Binjai ini juga turut menyoroti fenomena perdagangan anak dengan kedok adopsi yang marak belakangan ini. Anak-anak dan perempuan, menurutnya merupakan pihak yang
rentan menjadi korban trafficking dan eksploitasi.

Berangkat dari faktor perekonomian yang membuat sebagian keluarga menjual anaknya, kejadian ini juga terpengaruh dari konsep berpikir yang salah pada masyarakat. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara sumber, transit, hingga tujuan dari kejahatan
praktik perdagangan manusia.

Terutama kaum perempuan dan anak-anak. Beragam tujuan seperti prostitusi dan ekploitasi terhadap anak, bahkan banyak pelacuran baik di
area lokalisasi maupun di tempat-tempat pelacuran terselubung seperti di kafe, panti pijat, dan lainnya.

Melihat hal tersebut, Darmayanti berharap peran serta dari masyarakat didukung kekuatan pihak penegak hukum untuk bisa bersama-sama memberantas perdagangan manusia maupun eksploitasi.

Senator asal Sumatera Utara ini juga mengutarakan pendapatnya soal amandemen UUD 1945 yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Melalui amandemen UUD 1945 selama empat tahun (1999-2002) telah melahirkan lembaga baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di samping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” ucapnya di depan mahasiswa
pasca sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado.

Dia juga menegaskan amandemen diperlukan untuk penguatan DPD, agar tugas dan wewenangnya berkembang secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. “Sebagai lembaga legislatif pengemban aspirasi daerah sekaligus perekat NKRI, DPD Rl selama ini telah berusaha berbuat dan menjalankan tugas maupun wewenangnya sesuai undang-undang. Menjadi jembatan antara pemerintah daerah dengan pusat, sekaligus menjadi pengawal kebijakan-kebijakan, agar membawa kemaslahatan yang baik demi kemajuan
masyarakat setempat,” tegasnya. Indah Kurniasih | Istimewa

untuk membaca artikel selengkapnya, dapatkan majalah Women’s Obsession edisi Maret 2018