Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan Financial Health Pathways Forum pada 15 Oktober 2016. Diselenggarakan dalam rangka merayakan Bulan Inklusi Keuangan, forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas pentingnya kesehatan finansial sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pekerjaan layak dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
Forum ini menyoroti pentingnya melengkapi upaya perluasan akses dan literasi keuangan dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Akses terhadap layanan keuangan merupakan langkah penting, tetapi belum tentu menjamin kemampuan individu dan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menghadapi guncangan ekonomi, merencanakan masa depan, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Dalam konteks ketenagakerjaan, kesehatan finansial juga berkaitan erat dengan kualitas pekerjaan, pendapatan yang memadai dan stabil, akses terhadap perlindungan sosial, serta kemampuan pekerja dan pelaku usaha untuk mengelola risiko ekonomi. Simrin C. Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, menekankan bahwa inklusi keuangan perlu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan pekerja, keluarga, dan pelaku usaha, terutama kelompok yang menghadapi kerentanan ekonomi.
“Inklusi dan kesehatan finansial adalah dua hal yang saling melengkapi. Inklusi keuangan membangun pondasinya, sementara kesehatan finansial memastikan bahwa akses tersebut benar-benar membawa stabilitas dan ketahanan ekonomi. Melalui Financial Health Pathways Forum, ILO siap membantu Indonesia mewujudkan pekerjaan layak guna menuju kesehatan finansial masyarakat yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Simrin.
Diketahui, saat ini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keuangan masyarakat. Salah satunya melalui rencana pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Dalam sambutannya, Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), menjelaskan bahwa rencana transformasi menuju DNKK mencerminkan penguatan arah kebijakan pemerintah dari perluasan akses dan inklusi keuangan menuju pendekatan yang lebih komprehensif, dengan menempatkan kesejahteraan keuangan masyarakat sebagai tujuan yang ingin dicapai.
“Arahan Presiden Prabowo untuk membentuk DNKK menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen pemerintah untuk menempatkan kesejahteraan keuangan masyarakat sebagai salah satu prioritas nasional. Ke depan, kebijakan tidak hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat dan produktif untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Berbagai pembelajaran dan masukan dari forum ini diharapkan dapat memperkaya perumusan prioritas DNKK agar kebijakan dan program yang dikembangkan semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat,”
Bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan OJK, ILO telah meluncurkan fase ketiga proyek Mempromosikan Usaha UKM melalui Peningkatan Akses Wirausaha terhadap Jasa Keuangan (Promise to Impact) sebagai bentuk nyata ILO untuk meningkatkan kesehatan finansial dan inklusi keuangan bagi para pelaku UMKM serta rantai pasok komoditas daerah.
“Fase ketiga proyek Promise to Impact ini merupakan bentuk dukungan berkelanjutan ILO terhadap prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan OJK dalam memperkuat kesehatan finansial UMKM, petani, dan peternak di berbagai rantai pasok daerah. Kami berharap replikasi model ini dapat mempercepat transformasi dari sekadar perluasan akses menuju kesejahteraan ekonomi yang nyata dan merata,” pungkas Djauhari Sitorus, Manager Proyek Promise to Impact ILO. (Foto: Dok. Istimewa)
