Tantangan Kartini di ‘zaman now’ terutama untuk para ibu begitu kompleks dan beragam terlebih pada masa pandemi Covid-19. Mulai dari kendala ekonomi keluarga karena kesejahteraan menurun akibat dampak dari pandemi, hingga ketidakstabilan harga-harga kebutuhan pokok. Namun, menurut anggota DPD RI Fahira Idris, yang menarik selama pandemi di sektor informal terutama UMKM yang sejatinya merupakan tulang punggung ekonomi bangsa, perempuan Indonesia menjadi aktor utama penggeraknya. Data BPS mencatat sekitar 40,2% dari total 60,9 juta perempuan Indonesia bekerja di sektor informal.
“Secara kepemilikan usaha, terutama di Jakarta, perempuan juga mendominasi. Selama pandemi semakin banyak perempuan menjadi pelaku UMKM. Ini artinya, keberpihakan kebijakan UMKM kepada perempuan dipastikan mampu mengurangi dampak ekonomi, akibat pandemi Covid-19. Namun persoalannya, UMKM perempuan masih mengalami banyak permasalahan yang harus segera dicari solusinya oleh pemerintah,” ungkap Fahira.
Untuk kaum hawa, tantangan yang harus kita retas, yaitu semakin memaksimalkan potensi diri, agar kita bisa berperan besar untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perempuan kelahiran 20 Maret 1968 ini melanjutkan, “Bagi seorang senator seperti saya, tantangan selama pandemi adalah melakukan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Terkait penanggulangan Covid-19 dan dampaknya terutama secara ekonomi. Saya harus memastikan penanggulangan Covid-19 berjalan sesuai kaidah sains dan program pemulihan ekonomi tepat sasaran kepada semua masyarakat yang terdampak.”
Memang di sisi lain, pandemi telah membatasi ruang gerak kita. Sebagai seorang senator Fahira terpaksa harus membatasi pertemuan tatap muka dengan warga, karena ada aturan pembatasan kegiatan terutama di awal-awal pandemi. Namun, melalui teknologi digital tidak memutus atau menghalangi tugasnya menampung dan memperjuangkan aspirasi.
Fahira menjalankan semua kegiatannya sebagai Anggota DPD RI sebagai ibadah dan dengan niat agar mempunyai manfaat bagi sesama. “Karena memang tujuan kita diberi napas, hati, dan pikiran serta tenaga oleh Allah, agar kita bermanfaat bagi sebanyak mungkin manusia di dunia. Kewenangan yang diberikan kepada saya sebagai anggota DPD RI saya limpahkan sepenuhnya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.
Misalnya dari sisi legislatif, alhamdulilah aspirasi teman-teman UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, agar Indonesia mempunyai UU Ekonomi Kreatif, saya berhasil memperjuangkannya. Saya menjadi inisiator RUU Ekonomi Kreatif pada 2014 yang kini sudah menjadi UU, tepatnya UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif,” papar istri dari Aldwin Rahadian ini dengan nada lega.
Dia juga mengadvokasi langsung persoalan warga mula dari masalah KDRT, kekerasan anak, hingga konflik lahan. Fahira menggulirkan program ‘Bantuan Hukum Gratis’ bagi warga, khususnya perempuan dan anak, ulama, aktivis, pedagang pasar, guru, dosen, buruh, tenaga kesehatan, dan lainnya. Termasuk memiliki program pelayanan Ambulance Gratis untuk warga DKI Jakarta. Untuk menyelamatkan generasi muda dari Miras, dia mendirikan Gerakan Nasional Anti Miras yang fokus kepada edukasi bahaya miras ke berbagai simpul-simpul masyarakat. Salah satu dampak dari gerakan ini adalah, kepedulian semua elemen masyarakat terhadap bahaya miras semakin tinggi.
Baca Juga:
Tularkan Semangat Integritas dan Dedikasi
Dia menambahkan, “Pada 2015, kami berhasil mendesak pemerintah menerbitkan larangan minimarket dan warung menjual minuman beralkohol atau minol, yang sebelumnya begitu bebas menjualnya kepada siapa saja, bahkan anak SMP sekalipun. Kami juga berjuang agar Indonesia mempunyai UU Larangan Miras yang kini sedang dalam pembahasan di DPR.”
Sebagai langkah nyata pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan budaya Betawi, Fahira mendirikan ormas bernama Kebangkitan Jawara dan Pengacara atau Bang Japar. Kehadiran Bang Japar untuk menyebar sebanyak mungkin maslahat kepada masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya, serta pendampingan hukum. Sebagai ormas yang garis perjuangannya menebar kemaslahatan bagi segenap masyarakat, dia menginginkan insan-insan Bang Japar terus berupaya meningkatkan kapasitas diri. Agar mempunyai kemampuan yang mumpuni, baik dalam hal pemberdayaan masyarakat maupun mengadvokasi masyarakat.
“Saya ingin menjadikan Bang Japar sebagai kawah candradimuka lahirnya pribadi-pribadi yang tangguh, berwawasan, punya integritas, disiplin, jujur, berani sekaligus penuh empati terhadap kondisi masyarakat sekitar. Menjadi organisasi yang menempa anggotanya sebagai pribadi-pribadi pendobrak yang bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara,” ujar putri sulung Fahmi Idris ini dengan penuh semangat. Di Bang Japar, untuk mengadvokasi masyarakat, Fahira mendirikan LBH yang memberikan pendampingan hukum gratis bagi warga yang ingin mendapatkan keadilan hukum, terutama perempuan dan anak.
Sementara, sebagai Ketua Pansus PCR DPD RI, karena saat ini masih berproses, namun secara langsung dan tidak langsung kembali membuat isu terkait PCR ini menjadi perbincangan publik. Fahira berkata, “Kehadiran Pansus PCR tersebut sebagai ikhtiar mencari kebenaran, agar isu ini terang benderang dan tidak simpang siur. Sebagai wakil rakyat, kami mempunyai tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menelusuri soal PCR ini, sehingga semuanya clear dan tidak menjadi bola liar.”
Kita harus bersyukur bahwa saat ini situasi pandemi relatif terkendali dan denyut akitivitas kehidupan terutama ekonomi bisa kembali berdetak. Bahkan, di bulan Ramadan ini, kita bisa salat tarawih di masjid dengan protokol kesehatan ketat. Pemerintah juga memberi izin mudik di seluruh wilayah Indonesia tentunya dengan syarat dan aturan yang harus dipatuhi bersama.
Dia menambahkan, “Namun, karena pandemi belum berakhir, walaupun kita sudah divaksin bahkan hingga tiga kali, bukan berarti kebal terhadap virus ini. Oleh karena itu, mari kita sambut sukacita Ramadan dan Idul Fitri dengan tetap menjalankan protokol kesehatan untuk menghindari kita terpapar virus Covid-19.”
(Naskah: Elly Simanjuntak | Foto: Fikar Azmy)
