Menjabat sebagai anggota DPR fraksi Partai Demokrat, nama Melani Leimena Suharli bukan lagi sosok yang baru di jajaran parlemen. Mengemban amanah sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun, berbagai kebijakan telah dibuat oleh perempuan yang pernah duduk di kursi Wakil Ketua MPR periode 2009-2014 ini. Memasuki akhir tahun 2022, Melani sedang gencar menggalakkan sosialisasi literasi keuangan. Salah satunya adalah terus berjuang untuk mendorong inklusi keuangan di Tanah Air lewat kerja sama dengan perusahaan-perusahaan BUMN.
“Inklusi keuangan adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya adalah adanya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.
BACA JUGA:
Fery Farhati: Aksi Hidup Baik yang Berkelanjutan
Polana B Pramesti: Bergerak Lincah Menjawab Tantangan
Kita tahu Indeks inklusi keuangan di Indonesia pada 2021 mencapai 83,6%, meningkat dibandingkan angka indeks 2020 sebesar 81,4%. Beberapa indikator utama yang mendukung pencapaian ini meliputi peningkatan akses keuangan, akselarasi penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan,” tutur Melani.
Salah satu kegiatan yang dihelat untuk menyosialisasikan inklusi keuangan adalah ‘Sosialisasi Holding BUMN Sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Masa Depan’. Dalam acara yang turut menggandeng salah satu perusahaan perbankan tersebut, hadir pula para pelaku UMKM yang berada di bawah naungannya, dan Ali Muhammad Johan selaku anggota DPRD DKI Jakarta. Melalui berlangsungnya acara tersebut diharapkan literasi keuangan semakin meningkat, hingga Indonesia mampu menjadi kekuatan ekonomi dunia.
“Pada masa Covid-19 dalam kerangka BUMN sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional, peran BUMN bisa terlihat dengan dilibatkannya BUMN dalam Program PEN. BUMN menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi serta melakukan penjaminan kredit modal kerja. Kredit kepada UMKM dan koperasi, disalurkan melalui kredit UMi oleh PT Pegadaian, PT PNM, dan BRI. Selain UMi yang plafonnya sampai Rp10 juta, disalurkan juga Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan BUMN sampai Rp500 juta. Bunga KUR sangat rendah, karena disubsidi pemerintah.”
Melani mengatakan tingkat inklusi keuangan ditargetkan terus meningkat hingga mencapai 90% pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan inklusif. Menurutnya, literasi juga sejalan dengan inklusi keuangan. Oleh karena itu, keduanya harus saling bersinergi dalam teknis pelaksanaan.
Tidak hanya itu, pada pertengahan Oktober 2022 lalu, Melani juga menggelar acara konsinyering pengawasan Sistem Resi Gudang (SRG). Menggandeng Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, kegiatan tersebut diikuti oleh para pelaku UMKM. Bertujuan memberi wawasan, diharapkan masyarakat semakin banyak yang menggunakan SRG. Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), implementasi SRG dinilai belum cukup optimal.
BACA JUGA:
dr. Widya Rahayu Arini Putri: Bangun Percaya Diri Perempuan Indonesia
Thilagavathy Nadason: Berani Menerima Tantangan Baru
Hingga tahun 2016, jumlah gudang pemerintah yang telah memperoleh izin dari Bappebti, yaitu sebanyak 80 gudang dan 65 gudang di antaranya telah diterbitkan Resi Gudang. Dari jumlah tersebut, hanya 59,3% dari total resi gudang yang diterbitkan dan memperoleh pembiayaan. “SRG sangat penting bagi UMKM, namun keberhasilan implementasi dan optimalisasi pemanfaatan SRG oleh para petani maupun pelaku usaha tidak bisa dilepaskan dari dari tertibnya penatausahaan SRG dan seberapa jauh masyarakat, khususnya petani dan para pelaku usaha tersebut mengetahui dan memahami teknis pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
Kemudahan akses terhadap informasi mengenai SRG juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mengoptimalisasi pemanfaatan SRG di Indonesia, khususnya oleh para petani maupun kelompok tani/gapoktan yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi,” tutup Melani.
